Jakarta 23 juli 2026 – Ijtima Ulama Indonesia yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Rekomendasi tersebut menjadi wujud komitmen para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama untuk mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, konstitusi, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam rekomendasinya, Ijtima Ulama menegaskan dukungan terhadap langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seluruh upaya tersebut diharapkan tetap berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain memberikan dukungan kepada pemerintah, Ijtima Ulama juga menegaskan pentingnya menjaga pemerintahan agar senantiasa berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, serta tata kelola yang baik. Para ulama berkomitmen menjalankan peran moral dan keagamaan secara konstruktif sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan bangsa dan mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Forum tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat organisasi keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama, sebagai pilar yang berkontribusi dalam memperkokoh persatuan bangsa, membangun umat, dan mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Menanggapi hasil Ijtima Ulama Indonesia, salah seorang peserta, TGH. Hamdi, S.Pd, mewakili NTB sekaligus Ketua Syuro PKB NTB menyampaikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan merupakan bentuk kepedulian ulama terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini.
"Ijtima Ulama menjadi ruang bagi para ulama untuk menyampaikan gagasan dan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Hari ini kita merasakan masih adanya tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ulama memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengingatkan agar setiap kebijakan pembangunan tetap berpihak kepada rakyat dan berjalan sesuai amanat konstitusi," ujarnya.
Ia berharap sinergi antara ulama dan pemerintah terus diperkuat sehingga pembangunan nasional tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan pemerataan, keadilan, serta kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, apabila nilai-nilai keadilan menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan, cita-cita Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera akan semakin mudah diwujudkan.
