Lombok Barat – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Lombok Barat yang dipimpin TGH. Hamdi dari Fraksi PKB bersama anggota Pansus menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Guru Ngaji di Aula Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Barat, Selasa (14/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan masukan dan penyempurnaan terhadap materi Raperda. Pembahasan difokuskan pada penguatan perlindungan terhadap guru ngaji, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mereka, serta penyusunan regulasi yang mampu memperkuat peran guru ngaji dalam pendidikan keagamaan dan pembinaan karakter masyarakat.

Ketua Pansus, TGH. Hamdi, menyampaikan bahwa guru ngaji memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun karakter generasi muda. Menurutnya, guru ngaji bukan hanya mengajarkan baca tulis Al-Qur'an, tetapi juga menanamkan akhlak, adab, dan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.

"Raperda ini merupakan bentuk penghargaan dan keberpihakan pemerintah daerah kepada para guru ngaji yang selama ini mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan. Melalui regulasi ini, kita ingin memberikan perlindungan, pemberdayaan, serta dukungan yang lebih nyata agar para guru ngaji dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan guru ngaji merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi yang religius, berakhlak mulia, serta memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu, Raperda ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam memberikan perhatian dan pembinaan kepada para guru ngaji.

Pansus DPRD bersama OPD terkait akan terus menyempurnakan substansi Raperda melalui pembahasan lanjutan dengan melibatkan berbagai pihak agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang luas bagi pendidikan keagamaan di Kabupaten Lombok Barat.